Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yaitu Abdullah Azwar Anas yang mengaku kebanjiran permintaan dari sejumlah aparatur sipil negara (ASN) atau juga PNS untuk mutasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anas tak menyebut secara spesifik berapa jumlah PNS yang minta mutasi ke IKN tersebut. Tetapi ia heran atas antusiasme dari para abdi negara untuk ingin berpindah tugas ke ibu kota baru.
“Dulu kan dalam pikiran kita itu tidak mau pindah. Justru itu tidak ada masuk dalam skenario pindah, Dia meminta malahan dimutasikan ke sana,” Jelas Dia.
Permintaan Mutasi
Bukan hanya permintaan mutasi, ia juga mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahwa sebagian PNS di Kementerian PUPR yang kini bertugas di IKN tak mau untuk balik ke Jakarta.
Menurut dia, PNS yang pindah ke IKN nantinya akan disodori gaya hidup baru yang lebih sehat dan menyenangkan.
IKN Butuh Investasi Rp 150 Triliun Untuk Bangun Perumahan
Deputi Bidang Pendanaan dan juga Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan, IKN butuh pemasukan investasi sampai Rp 150 triliun untuk membangun sektor perumahan.
Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sebesar Rp 467 triliun. Mayoritas sekitar Rp 375 triliun berasal dari dana non APBN atau dari investasi. Termasuk untuk membangun sektor perumahan dengan porsi kebutuhan yang cukup besar.
Kota Inklusif
Agung menegaskan, IKN akan dibangun menjadi kota inklusif untuk setiap lapisan masyarakat. Sehingga bisa untuk tinggal nyaman di ibu kota baru. Berbagai skema investasi juga disiapkan untuk penyediaan proyek hunian.
“Contohnya hotel, Hotel Nusantara yang dibangun konsorsium Agung Sedayu Group ini progresnya sudah hampir 60 persen,” Jelasnya.
“Dimana pekerja hotel rumah sakit, guru di sekolah, tentu ada peluangnya di luar skema KPBU hari ini. KPBU hari ini secure karena ada jaminan penghuni dari pemerintah karena ASN mulai berpindah,” tuturnya.